Berita yang dimuat di Radar Banjarmasin pada tgl 7 Juli 2010
TANJUNG – Menanggapi permasalahan pornografi dan pornoaksi yang saat ini marak di Kabupaten Tabalong, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Tabalong meminta dewan untuk bisa bersikap. Hal itu disampikan HTI Tabalong saat melakukan audiensi ke DPRD, baru-baru tadi.
Dalam audiensi yang diterima Ketua Komisi I Murjani dari Fraksi PKS, Fauziya Noor dan Syarifuddin Zuhri dari Fraksi Golkar, anggota Komisi II Armadi (fraksi PKS) dan Indah Yuniarti Ningsih (Komisi III dari Fraksi Hanura), anggota HTI turut mengundang masyarakat untuk mengungkapkan keresahannya dan kekuatirannya terhadap kerusakkan moral bangsa itu,
Tidak cukup dengan menceritakan keresahan, tetapi HTI juga mengeluarkan lima hal pernyataannya melalui makalah yang disebarkan dan dibagikan kepada anggota dewan.Diantaranya menyerukan kepada semua pihak, khususnya para anggota parlemen untuk melakukan perombakan total dari sistem perundang-undangan yang ada sedemikian hingga tindak asusila semacam skandal seks bebas yang dilakukan oleh para pesohor itu bisa dijerat oleh hukum.
Selain itu juga menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan menghukum para pelaku. Keterangan ahli IT yang menyatakan bahwa rekaman itu adalah asli dan benar merekalah para pelakunya dapat dijadikan petunjuk untuk mendapatkan pengakuan dari para pelaku tersebut. Membiarkan mereka bebas begitu saja tanpa hukuman apapun pasti akan menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa perbuatan semacam itu bukanlah tindakan melawan hukum, karena itu boleh saja dilakukan secara bebas. Persepsi semacam ini tentulah sangat berbahaya.
HTI juga meminta kepada pemerintah untuk sekuat tenaga mencegah terus beredarnya video porno tersebut dan segala materi pornografi lainnya dalam semua media, baik cetak, elektronik, maupun media online.
Ketua DPD II HTI Tabalong, Gusti Orrin mengatakan, keberadaan DPRD yang memiliki tugas pengawasan dalam setiap aspek pelaksanaan peraturan dan pengesahannya, bukanlah sebuah kelembagaan yang tidak berdaya. “Jadi tugas pengawas itu bukan berarti tidak berdaya, tetapi sangat berdaya,” katanya.
Sementara itu, mendengarkan penyampaikan sikap itu anggota dewan berjanji dalam waktu dekat akan mengundang dinas pendidikan dan kantor kementerian agama.
“Nanti kita akan panggil disdik dan depag (kantor kementerian agama, red) ,” kata Zuhri. (mr-100).
